Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. UU KIP diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku efektif pada 30 April 2010. Kehadirannya tidak terlepas dari semangat reformasi yang bergulir sejak 1998, yang membawa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola yang demokratis, transparan, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
UU KIP bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi oleh Badan Publik sekaligus mendorong masyarakat menjadi lebih cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan informasi publik bukan hanya merupakan bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28F UUD 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Namun demikian, hak atas informasi juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan, prosedur, serta mekanisme yang berlaku dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik.
Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi publik pada Badan Publik didukung oleh keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, mulai dari penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, hingga pelayanan informasi kepada masyarakat. PPID juga berperan dalam memastikan informasi publik dapat dikelola secara tertib, mudah diakses, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui PPID, masyarakat memiliki saluran yang jelas untuk memperoleh informasi publik dari Badan Publik. PPID mengoordinasikan pengumpulan dan pendokumentasian informasi, menyediakan informasi yang wajib diumumkan maupun yang dapat diberikan berdasarkan permohonan, serta menangani pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, PPID menjadi salah satu unsur penting dalam membangun pelayanan informasi yang transparan, profesional, responsif, dan akuntabel.
Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik semakin penting. Kemudahan akses informasi telah menghilangkan berbagai batas ruang dan waktu, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat dan luas. Oleh karena itu, Badan Publik dituntut untuk semakin terbuka dalam menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, serta capaian yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan.
Pada saat yang sama, keterbukaan informasi membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan tanggapan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi sarana pemenuhan hak masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun komunikasi dua arah antara Badan Publik dan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif.
Dalam konteks Politeknik Pariwisata NHI Bandung, PPID hadir sebagai bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terencana, tertib, mudah diakses, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. PPID Politeknik Pariwisata NHI Bandung berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dan terpercaya.