Bandung, 20 Mei 2025 — Poltekpar NHI Bandung menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi VII DPR RI. Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi pengawasan yang diemban oleh Komisi VII, khususnya dalam bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk pendidikan vokasi di sektor pariwisata.
Rombongan Komisi VII DPR RI disambut langsung oleh Ibu Diah Paham, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, serta Bapak Andar Danova L. Goeltom, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kemenpar.
Turut menyambut pula Direktur Poltekpar NHI Bandung, Bapak Anwari Masatip beserta seluruh jajaran pimpinan dan manajemen Poltekpar NHI Bandung di Gedung Convention Lantai 2.
Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai profil kampus, sistem dan proses pendidikan vokasi yang diterapkan di Poltekpar NHI Bandung, termasuk kurikulum berbasis industri dan praktik pembelajaran yang terstruktur.
Agenda kunjungan juga mencakup tour campus ke sejumlah fasilitas pembelajaran, serta pertemuan dengan tenaga kependidikan. Dalam sesi dialog interaktif, para anggota dewan mendapatkan masukan terkait kesiapan dan tantangan Poltekpar NHI Bandung dalam mencetak SDM pariwisata yang kompeten dan profesional.
Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir dalam kunjungan ini antara lain: Evita Nursanty, Samuel JD Wattimena, Nila Yani Hardiyanti, Maria Lestari, Beniyanto, T. Zulkarnaini Ampon Bang, Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Rico Sia, Achmad Daeng Sere, Siti Mukaromah, Rofik Hananto, Izzuddin Alqassam Kasuba, dan Muhammad Hatta.
Dalam kesempatan ini, Komisi VII DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Poltekpar NHI Bandung atas implementasi kurikulum vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan industri serta tingginya serapan alumni di dunia kerja. DPR RI juga menilai bahwa Poltekpar NHI Bandung telah memainkan peran penting dalam pembangunan industri pariwisata, baik di tingkat regional maupun nasional.
Melalui kegiatan ini, Komisi VII DPR RI menyerap berbagai aspirasi dan masukan langsung dari lingkungan akademik sebagai bahan pertimbangan untuk penguatan regulasi dan kebijakan.
#poltekparnhibandung#dipoltekparnhiaja
